Abstract

Health and Social fields have been Government in the constitution of the Indonesian state in the 1945 Constitution of Article 28 H paragraph (1) and paragraph (3). The government is a policy stakeholder that produces the rules of implementing health development so that Hospitals as health facilities are obliged to implement the accreditation provisions relating to electronic medical records that can have administrative and reporting implications to the Indonesian Health isurance. Knowing and understanding then analyzed the legal position of hospital electronic medical record law based on the accreditation standards set by the Government, in order to meet the provisions of the Indonesian Health isurance, With a normative juridical research approach examining various relevant laws, regulations and libraries according to research purposes, so as obtained from consideration of government laws and regulations, hospital electronic medical records into accreditation assessments are also a condition of cooperation with the Indonesian Health isurance. Of course, the administrative requirements from the beginning of health care in hospital to reporting to the Indonesian Health isurance must be implemented for the fulfillment of human rights in the health field by the Government.

Keywords:

Electronic Medical Record, Hospital Accreditation, Indonesian Health isurance

References:

1) Alex Carrol (2021), Constitutional and Administrative Law, United Kingdom, PEARSON EDUCATION LIMITED.

2) Agustiana (2023), Hukum dan Ilmu Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman),Cirebon, CV. Habib Maulana Ilyas.

3) Andika,dkk (2023), Tanggungjawab Hukum Pihak Ketiga dan Rumah Sakit terhadap Penyelenggaraan Electronic Medical Record, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (eISSN:2614-8854).

4) Antaranews (2023), Kemenkes: Rekam medis elektronik wajib diterapkan maksimal tahun 2023, https://www.antaranews.com/berita/3108461/kemenkes-rekam-medis-elektronik-wajib-diterapkan-maksimal-tahun-2023

5) Asmak,dkk (2021), Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Depok, PT.RajaGrafindo Persada.

6) Cara O’Neill (2018), Legal Research How to Find & Understand the Law, California, The NOLO.

7) Ewan McKendrick (2012), CONTRACT LAW Text, Cases, and Materials, FIFTH EDITION, United Kingdom, Oxford University Press.

8) Indar (2017), Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan,Yogyakarta,Pustaka Pelajar.

9) Joko Sriwidodo (2021), Memahami Hukum Perikatan Yogyakarta,Kepel Press.

10) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1030/2023 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Serta Penerapan Sanksi Administratif Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan.

11) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

12) Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata.

13) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

14) Muhaimin (2020), Metode Penelitian Hukum,Mataram, Mataram University Press.

15) Nasrun (2024), Etika Disiplin dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Deepublish.

16) Nasrun, (2023) Etika dan Hukum Kesehatan,Yogyakarta,Deepublish.

17) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

18) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

20) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

21) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

22) Peraturan Menteri Keseshatan Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

23) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan

24) Sahya Anggara (2018),Hukum Administrasi Negara, Bandung, CV.Pustaka Setia.

25) Salim(2020) Hukum Kontrak Elekronik (E-Contract Law),Depok,Rajawali Press.

26) Surat Edaran Nomor .HK 02.01/MENKES/1030/2023 Tentang Penyelenggaraan RME di FASYANKES Serta Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan

27) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/1596/2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

28) Shidarta (2016), Pemosisian Landasan Teoritis Dalam Penelitian Hukum, Jurnal Binus University Faculty of Humanities (DOI: 10.13140/RG.2.2.36241.35688/2.).

29) Siti dkk (2022), Analisis Aspek Keamanan Informasi Pasien Pada Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan, Jurnal Rekam Medik dan Manajemen Informasi Kesehatan, (eISSN: 2829-4777)

30) Syaifudin Zuhri (2014) Fiqih dan HAM,Yogyakarta, LKIS.

31) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

32) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

33) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

34) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

35) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

36) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.